SILABUS KELAS XI SMT GANJIL

bagi siswa atau rekan yang ingin mengetahui silabus klas xi

cekidot!!!! like this……….klas XI smt ganjil

STRUKTUR SOSIAL PELAJARAN KLAS XI

A. Definisi Struktur Sosial

Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa vertikal atau horizontal.

Para ahli sosiologi merumuskan definisi struktur sosial sebagai berikut:

$$     George Simmel: struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya.

$$     George C. Homans: struktur sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar  dalam kehidupan sehari-hari.

$$     William Kornblum: struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku undividu.

$$     Soerjono Soekanto: struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial.

B. Ciri-ciri Struktur Sosial

1. Muncul pada kelompok masyarakat

Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu sebuah kelompok atau masyarakat.

Pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam status dan peran indvidu. Status yang berbeda-beda itu merupakan pencerminan hak dan kewajiban yang berbeda pula.

2. Berkaitan erat dengan kebudayaan

Kelompok masyarakat lama kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Hal-hal yang memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia adalah sbb: a. Keadaan geografis

Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain.

b. Mata pencaharian

Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri.

c. Pembangunan

Pembangunan dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya pembangunan yang tidak merata antra daerah dapat menciptakan kelompok masyarakat kaya dan miskin.

3. Dapat berubah dan berkembang

Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, struktur yang dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

C. Fungsi Struktur Sosial

1. Fungsi Identitas

Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya.

2.   Fungsi Kontrol

Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menibulkan konsekuensi yang pahit.

3. Fungsi Pembelajaran

Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan dan kedisplinan.

D. Bentuk Struktur Sosial

Bentuk struktur sosial terdiri dari stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Masing-masing punya ciri tersendiri.

1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi berasal dari kata strata atau tingkatan. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan.

Ukuran yang dipakai bisa kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Max Weber menyebutkan bahwa kekuasaan, hak istimewa dan prestiselah yang menjadi dasar terciptanya stratifikasi sosial.

Adanya perbedaan dalam jumlah harta, jenjang pendidikan, asal-usul keturunan, dan kekuasaan membuat manusia dapat disusun secara bertingkat. Ada yang berada di atas, ada pula yang menempati posisi terbawah.

Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi 2:

1. Stratifikasi Sosial Tertutup

Adalah stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi (mobilitas sosial)

2.   Stratifikasi Sosial terbuka

Adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas, baik naik ataupun turun. Biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern.

Bentuk-bentuk mobilitas sosial: 

a. Mobilitas Sosial Horizontal

Di sini, perpindahan yang terjadi tidak mengakibatkan berubahnya status dan kedudukan individu yang melakukan mobilitas.

b. Mobilitas Sosial Vertikal

Mobilitas sosial yang terjadi mengakibatkan terjadinya perubahan status dan kedudukan individu.

Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi 2:

#Vertikal naik

Status dan kedudukan individu naik setelah terjadinya mobilitas sosial tipe ini.

#Vertikal turun

Status dan kedudukan individu turun setelah terjadinya mobilitas sosial tipe ini.

c. Mobilitas antargenerasi

Ini bisa terjadi bila melibatkan dua individu yang berasal dari dua generasi yang berbeda.

c. Stratifikasi Sosial Campuran

Hal ini bisa terjadi bila stratifikasi sosial terbuka bertemu dengan stratifikasi sosial tertutup. Anggotanya kemudian menjadi anggota dua stratifikasi sekaligus. Ia harus menyesuaikan diri terhadap dua stratifikasi yang ia anut.

Menurut dasar ukurannya, stratifikasi sosial dibagi menjadi:

a. Dasar ekonomi

Berdasarkan status ekonomi yang dimilikinya, masyarakat dibagi menjadi:

1)      Golongan Atas

Termasuk golongan ini adalah orang-orang kaya, pengusaha, penguasan atau orang yang memiliki penghasilan besar.

2)      Golongan Menengah

Terdiri dari pegawai kantor, petani pemilik lahan dan pedagang.;

3)      Golongan Bawah

Terdiri dari buruh tani dan budak.

b. Dasar pendidikan

Orang yang berpendidikan rendah menempati posisi terendah, berturut-turut hingga orang yang memiliki pendidikan tinggi.

c. Dasar kekuasaan

Stratifikasi jenis ini berhubungan erat dengan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi strata sosialnya. Penggolongan yang paling jelas tentang stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan terlihat dalam dunia politik.

Dampak adanya stratifikasi sosial:

a. Dampak Positif

Orang yang berada pada lapisan terbawah akan termotivasi dan terpacu semangatnya untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya, kemudian mengadakan mobilitas sosial ke tingkatan yang lebih tinggi.

b. Dampak Negatif

Dapat menimbulkan kesenjangan sosial

B. Diferensiasi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejajar. Jenis diferensiasi antara lain:

a. Diferensiasi ras

Ras adalah su8atu kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Secara umum, manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok ras, yaitu Ras Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Orang Indonesia termasuk dalam ras Mongoloid.

b. Diferensiasi suku bangsa

Suku bangsa adalah kategori yang lebih kecil dari ras. Indonesia termasuk negara dengan aneka ragam suku bangsa yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga papua.

c. Diferensiasi klen

Klen merupakan kesatuan keturunan, kepercayaan, dan tradisi. Dalam masyarakat Indonesia terdapat 2 bentuk klen utama, yaitu:

a. Klen atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal)

Contohnya yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.

b. Klen atas dasar garis keturunan ayah (patrilineal)

Contohnya yang terdapat pada masyarakat Batak.

d. Diferensiasi agama

Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu, dan kepercayaan lainnya.

e. Diferensiasi profesi

Masyarakat biasanya dikelompokkan atas dasar jenis pekerjaannya.

f. Diferensiasi jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat dibagi atas laki-laki dan perempuan yang memiliki derajat yang sama.

Empat Tahap Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan.

Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial.

Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.

Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.

Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.
Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.
1. De-eskalasi Konflik
Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.
Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat Zartman (1985) tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat ini didukung oleh Bloomfied, Nupen dan Haris (2000). Namun, ripeness thesis ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90) yang menyatakan bahwa
“problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary”.
Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg: 1991). De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB (Crocker, 1996).
Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa ageni internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul
“A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations”.
Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to Peace Support Operations”.
2. Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik
Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini –yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusian minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (commodity-based humanitarianism) dianggap tidak lagi memadai.
Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (entry) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political settlement) antara aktor konflik.
3. Problem-solving Approach
Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149).
Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (total environment).
Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving. Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Komponen terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.
4. Peace-building
Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.
Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik . Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu:

(1) pemilihan bentuk struktur negara;

(2) pelimpahan kedaulatan negara;

(3) pembentukan sistem trias-politica;

(4) pembentukan sistem pemilihan umum;

(5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan

(6) pembentukan sistem peradilan.
Tahap kedua dari proses peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut .
Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344).
Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan.

Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy yang oleh Lund (1996, 384-385) didefinisikan sebagai:
“preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change”.
Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997).
Tulisan ini telah berusaha menghadirkan empat tahap resolusi konflik. Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas

Nilai Tugas kelas XI IPS 2

1.80          13.85          25.85

2.85          14.82          26.82

3.85          15.80          27.82

4.80          16.82          28.85

5.85          17.85          29.85

6.82          18.85          30.82

7.80          19.85          31.85

8.82          20.82          32.85

9.82          21.82          33.85

10.82        22.85          34.82

11.78        23.82

12.82        24.85

Untuk nilai anak-anak kelas X akan diposting next time

Nilai Tugas Kelas XI IPS 1

berikut adalah release sementara nilai tugas pertama
1.78
2.85
3.85
4.85
5.82
6.85
7.85
8.85
9.85
10.85
11.85
12.
13.85
14.85
15.82
16.85
17.85
18.85
19.85
20.85
21.85
22.85
23.85
24.85
25.85
26.85
27.85
28.85
29.85
30.85
31.82
32.85
33.85
bagi yang belum keluar nilainya dimohon posting lagi…

Nilai ulangan kelas XI IPS 1

1.65          11.75          21.85          31.85
2.85          12.75          22.85          32.75
3.80          13.80          23.70          33.85
4.75          14.85          24.80
5.55          15.85          25.75
6.80          16.85          26.65
7.75          17.75          27.65
8.75           18.85          28.85
9.65            19.70         29.90
10.75         20.85         30.80

Nilai Ulangan Kelas XI IPS2

1.85          11.75          21.80          31.95

2.90          12.90          22.65          32.90

3.70          13.85          23.95          33.90

4.90          14.80          24.80          34.80

5.95          15.65          25.75

6.85          16.80          26.70

7.80          17.85          27.80

8.80          18.80          28.80

9.90          19.85          29.70

10.75         20.70          30.80

Kelompok Sosial & Organisasi Sosial

1. Kelompok Sosial

Pengertian : Kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu perikatan sosial dan kultural

Sherif Musharif : Kelompok sosial adalah merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua kelompok atau individu yang telah mengadakan interaksi sosial dengan intensif, terdapat pembagian tugas, struktur dan norma norma tertentu yang khas bagi kesatuan sosial tersebut.

Jenis kelompok sosial

Charles H. Colley

A. Kelompok soial primer: ditandai adanya hubungan individual yang bersifat personal, mendalam dan intensif, tidak memperhitungkan masalah keuntungan finansial. Misalnya keluarga, paguyuban, RT dan sebagainya.

Apa peranan dan fungsi kelompok sosial primer?

  • Membentuk frame of personality
  • Mengembangkan kecakapan sosial dasar, kultural dan spiritual / religiusitas
  • Mentatalaksanakan kehidupan emosional, spiritual
  • Membentuk nilai nilai dasar human pilantropis.

B. Kelompok sosial sekunder

  • Pengertian : Himpunan manusia yang terangkum dalam suatu wadah formal berdasarkan kepentingan dan motivasi pribadi masing – masing individu
  • Kelompok sosial sekunder ini terbentuk karena adanya kesadaran dalam diri individu bahwa untuk mencapai suatu tujuan harus dikerjakan bersama orang lain
  • Peranan dan fungsi: Sebagai alat mencapai tujuan (bersama maupun individual), aktualisasi ide / gagasan, implementasi aktualisasi diri, hasrat sosial, kooperasi, kompetisi, dll

Out-Group dan In-group feeling

In group : suatu perasaan perikatan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga membentuk suatu perilaku – perilaku sosial tertentu seperti : Solidaritas, kesediaan berkorban, kerja sama, konformitas, obediance, dll.

Out group : Out-side feeling, seseorang merasa bukan bagian dari kehidupan kelompok. Out-group feeling selalu ditandai munculnya perilaku antogonistik dan antipati. Sehingga muncul gejala prejudiace, paranoid, etnocentristic, non koperatif, lalai, dan sebagainya.

Ciri ciri dinamika kelompok

  1. Interaksi : saling mempengaruhi (mutual influence) secara fisik maupun verbal, non verbal, emosional dsb
  2. Goal : personal goal dan commons goal
  3. Struktur : pembagian tugas, pembagian peranan
  4. Norm : Social norm dan legalistik norm
  5. Groupness : in group feeling, toleransi, solidaritas, konformitas, obedience
  6. Entitas
  7. Ethos, spirit de corp

Pembentukan Kelompok

  • Pembentukan kelompok diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memnuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memnuhinya, sehingga itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjai akan membentuk sebuah kelompok
  • Pembentukan kelompok dilakukan dengan menentukan kedudukan masing – msaing anggota (siap menjadi ketua atau anggota)
  • Interaksi yang terjadi suatu saat akan memunculkan konflik. Perpecahan yang terjadi biasanya bersifat sementara karena kesadaran arti pentingnya kelompok tersebut, sehingga anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Akhirnya setelah terjadi penyesuaian, perubahan dalam kelompok mudah terjadi.

2. Organisasi Sosial

a. Organisasi Normatif: Adalah pihak elit menjalankan organisasi/ mengawasi anggota lebih dominan menggunakan kekuasaan normatif (persuasif). Bentuk partisipasi anggota adalah dengan komitmen moral.

b. Organisasi Utilitarian: Adalah pihak elit mengawasi anggota dominan menggunakan kekuasaan utilitarian. Partisipasi anggota berdasarkan komitmen perhitungan yaitu pemikiran hubungan bisnis, sangat perhitungkan untung rugi.

c. Organisasi Koersi: Adalah pihak elit menggunakan kekuasaan koersi dalam mengawasi anggotanya. Koersi adalah segala jenis paksaan, ancaman, dan intimidasi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain.

3. Proses pembentukan Kelompok dan Organisasi Sosial

Pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi sosial dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut:

  1. Persepsi: Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelegensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual, atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya.
  2. Motivasi: Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri unuk maju.
  3. Tujuan: Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu.
  4. Organisasi: Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efesien dan efektif.
  5. Independensi: Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan disini merupakan kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun demikian kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok.
  6. Interaksi: Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut.

4. Dinamika Kelompok dan Organisasi Sosial

a.  dinamika kelompok: dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis dapat diamati dari unsur-unsur pokok sistem sosial sebagai alat analisis dinamika kelompok yaitu :

  • Tujuan : segala sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok
  • Keyakinan : aspek pengetahuan/kognitif yang dianggap benar
  • Norma : perilaku standar yang dapat diterima
  • Sanksi : sistem penghargaan dan hukuman terhadap perilaku anggota kelompok
  • Peranan kedudukan : hirarki hak dan kewajiban
  • Kewenangan ambil keputusan dan mengontrol orang lain
  • Jenjang sosial
  • Fasilitas yang menyangkut alat untuk mencapai tujuan kelompok

b.   dinamika organisasi sosial

Pencermatan dinamika organisasi dapat dilihat dari :

  • sistem organisasi : tujuan, struktur, lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya
  • struktur organisasi : kewenangan, komunikasi, tugas;
  • proses organisasi : hubungan antar peranan, pengendalian, koordinasi, sosialisasi, dan supervisi.

Pertanyaan:

1. Setelah mempelajari materi diatas, apa alasan kalian mempelajari materi tersebut?!

2. Analisis jawaban kalian secara sosiologis?

stratifikasi sosial

STRATIFIKASI SOSIAL

Pengertian : Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (vertikal).

  • Aristoteles : Pada jaman kuno di dalam setiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.
  • Adam Smith : Masyarakat di bagi menjadi tiga, yaitu orang-orang yang hidup dari penyewaan tanah, orang-orang yang hidup dari upah kerja, dan orang-orang yang hidup dari keuntungan perdagangan.
  • Thorstein Veblen : Membagi masyarakat dalam dua golongan yaitu golongan pekerja yang berjuang mempertahankan hidup dan golongan yang banyak mempunyai waktu luang karena kekayaannya.
  • Prof. Selo Soemardjan : Pelapisan sosial akan selalu ada selama dalam masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai.
  • Robert M.Z. Lawang : Pelapisan sosial merupakan penggolongan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu secara hierarkhis menurut dimensi kekuasaan, privelese, dan prestise

Hal-hal yang dihargai sebagai pembentuk pelapisan sosial :

  • a. Uang.
  • b. Tanah.
  • c. Kekayaan.
  • d. Ilmu Pengetahuan.
  • e. Kekuasaan.
  • f. Kesalehan.
  • g. Keturunan dari keluarga terhormat.

Kriteria tinggi rendah pelapisan

Talcott Parsons menyebutkan lima kriteria tinggi rendahnya status seseorang, yaitu:

  • 1) Kriteria kelahiran: meliputi faktor ras, jenis kelamin, kebangsawanan, dan sebagainya.
  • 2) Kriteria kualitas pribadi : meliputi kebijakan, kearifan, kesalehan, kecerdasan, usia dan sebagainya.
  • 3) Kriteria prestasi : meliputi kesuksesan usaha, pangkat dalam pekerjaan, prestasi belajar, prestasi kerja, dan sebagainya.
  • 4) Kriteria pemilikan: meliputi kekayaan akan uang dan harta benda.
  • 5) Kriteria otoritas : yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain tersebut bertindak seperti yang diinginkan.

Cara terbentuknya pelapisan sosial :

  • 1) Terbentuk dengan sendirinya, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Misal kepandaian, tingkat umur, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat dan harta kekayaan. Misal pada organisasi formal pemerintahan, perusahaan, partai politik, perkumpulan, angkatan bersenjata, dan sebagainya.
  • 2) Dengan sengaja disusun, untuk mengejar tujuan tertentu.

Faktor-Faktor yang dijadikan alasan/dasar terbentuknya pelapisan sosial :

  • 1) Kepandaian.
  • 2) Tingkat umur.
  • 3) Sifat keaslian keanggotaan di dalam masyarakat (misalnya cikal bakal, kepala desa dsb).
  • 4) Pemilikan harta.
  • Masyarakat pemburu biasanya mendasarkan pada tingkat kepandaian untuk membentuk pelapisan sosial.
  • Masyarakat yang telah hidup menetap dan bercocok tanam mendasarkan pada sistem kerabat dari pembuka tanah yang asli dianggap sebagai golongan yang menduduki lapisan yang tinggi.
  • Pada masyarakat yang taraf hidupnya masih rendah biasanya pelapisan sosial ditentukan oleh:
  • a. Perbedaan seksual (jenis kelamin).
  • b. Perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin.
  • c. Perbedaan golongan budak dengan bukan budak.
  • d. Perbedaan karena kekayaan dan usia.

Dua analisis Prof. Soerjono Soekanto tentang proses terbentuknya pelapisan sosial :

  • 1) Sistem pelapisan sosial kemungkinan berpokok kepada sistem pertentangan dalam masyarakat.
  • 2) Ada sejumlah unsur untuk membuat analisa pelapisan sosial yaitu :
  • a. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti penghasilan, kekayaan, kekuasaan, wewenang.
  • b. Sistem pertanggaan yang sengaja diciptakan sehingga ada prestise dan penghargaan atas posisi pelapisan sosial tertentu.
  • c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu dikukur adanya perbedaan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, hak milik, wewenang, dan kekuasaan.
  • d. Lambang-lambang kedudukan, seperti misalnya tingkah laku hidup, cara berpakaian, bentuk rumah, keanggotaan suatu organisasi tertentu.
  • e. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
  • f. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.

Kriteria Penggolongan Pelapisan Sosial :

a. Ukuran kekayaan.
b. Ukuran kekuasaan.
c. Ukuran kehormatan.
d. Ukuran ilmu pengetahuan


Sifat Pelapisan Sosial :

a. Tertutup (closed social stratification) membatasi kemungkinan untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Contoh sistem kasta pada masyarakat feodal, masyarakat apartheid.
b. Terbuka (opened social stratification), setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Contoh masayarakat pada negara-negara industri maju.
c. Campuran, adalah kombinasi terbuka dan tertutup dan ini sering terjadi dalam masyarakat. Misalnya untuk hal-hal tertentu bersifat terbuka, tetapi untuk hal-hal tertentu yang lain bersifat tertutup

Fungsi Stratifikasi Sosial :
• 1) Alat untuk mencapai tujuan.
• 2) Mengatur dan mengawasi interasksi antar anggota dalam sebuah sistem stratifikasi.
• 3) Stratifikasi sosial mempunyai fungsi pemersatu.
• 4) Mengkategorikan manusia dalam stratum yang berbeda.

Status dalam pelapisan sosial

Status dan peranan adalah unsur yang baku dalam sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.
Status adalah posisi yang didukuki seseorang dalam suatu kelompok.

Status objektif, yaitu status yang dimiliki seseorang secara hierarkhis dalam struktur formal suatu organisasi. Misal seorang Gubernur.
Status subjektif, yaitu status yang dimiliki seseorang merupakan hasil penilaian orang lain terhadap diri seseorang dengan siapa ia berkontak atau berhubungan.
Kriteria penentuan status subjektif adalah:
1) Kelahiran
2) Mutu pribadi
3) Pemilikan
4) Otoritas
Pelapisan dalam masyarakat dapat dilihat berdasarkan kriteria sosial, politik dan ekonomi.
Kriteria politik adalah pembedaan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian kekuasaan.
• Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak atau kemauan pemegang kekuasaan.
• Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat disebabkan oleh rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, pemujaan.
• Munculnya sistem kekuasaan kemudian menimbulkan lapisan-lapisan kekuasaan yang sering disebut “Piramida Kekuasaan”.
• Menurut Max Iver terdapat tiga pola umum “Piramida Kekuasaan” yaitu tipe kasta, tipe oligarkhis, tipe demokratis.
• Tipe Kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku.
• Susunan dari atas ke bawah adalah:
• 1) Raja.
• 2) Bangsawan.
• 3) Orang-orang yang bekerja di pemerintahan, pegawai rendahan dan seterusnya.
• 4) Tukang-tukang, pelayan-pelayan.
• 5) Petani-petani, buruhan tani.
• 6) Budak-budak.
• Tipe Oligarkhis adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisahan yang tegas. Akan tetapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut terutama dalam hal kesempatan untuk naik lapisan sosial.
• Susunan dari atas ke bawah sebagai berikut:
• 1) Raja (penguasa)
• 2) Bangsawan dari macam-macam tingkatan.
• 3) Pegawai tinggi (sipil dan militer).
• 4) Orang-orang kaya, pengusaha dan sebagainya.
• 5) Pengacara.
• 6) Tukang dan pedagang.
• 7) Buruh tani dan budak.
• Tipe Demokratis, adalah sistem pelapisan kekuasaannya terdapat garis pemisah antara lapisan yang sifatnya sangat mobil. Faktor kelahiran tidak menentukan pelapisan tertentu seseorang. Pada tipe ini lebih menekankan pada kemampuan orang untuk menentukan pelapisan sosial.
• Pada lapisan sosial di lingkungan kraton (masa feodal kerajaan), tidak digambarkan sebagai pelapisan dari atas ke bawah tetapi sebagai lingkaran kambium. Dimana raja merupakan tokoh sentral yang penuh kekuasaan dan mempunyai privelese (hak-hak istimewa).
Pelapisan sosial berdasar kriteria ekonomi membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut jumlah dan sumber pendapatan
• Sistem pelapisan yang berdasarkan kriteria ekonomi disebut kelas sosial.
• Menurut Karl Marx ada dua macam kelas dalam setiap masyarakat, yaitu kelas atas yang memiliki tanah atau alat-alat produksi lainnya dan kelas bawah yaitu kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi kecuali tenaga yang disumbangkan dalam proses produksi.
• Max Weber menyebutkan adanya kelas yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat yang dinamakan stand.
• Joseph Schumpater menyebutkan bahwa sistem kelas diperlukan untuk menyediakan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata.
• Hasan Shadily menyebutkan bahwa kelas sosial adalah golongan yang terbentuk karena adanya perbedaan kedudukan tinggi dan rendah, dan karena adanya rasa segolongan dalam kelas itu masing-masing sehingga kelas yang satu dapat dibedakan dari kelas yang lain.
• Secara teoritis kelas-kelas ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Kelas Atas (Upper Class), terdiri atas:
• a. Kelas atas lapisan atas.
• b. Kelas atas lapisan menengah.
• c. Kelas atas lapisan bawah.
2) Kelas Menengah (Middle Class), terdiri atas:
• a. Kelas menengah lapisan atas.
• b. Kelas menengah lapisan tengah.
• c. Kelas menengah lapisan bawah.
3) Kelas Bawah (Lower Class):
• a. Kelas bawah lapisan atas.
• b. Kelas bawah lapisan tengah.
• c. Kelas bawah lapisan bawah.
• Mengapa kelas-kelas sosial di dalam masyarakat digambarkan dalam bentuk kerucut? Hal ini berkaitan dengan jumlah warga masyarakat semakin tinggi jumlahnya semakin sedikit.
Pelapisan sosial berdasarkan kriteria sosial, model pelapisannya berhubungan dengan prestise atau gengsi.
• Prestises atau gengsi pada masyarakat feodal umumnya diukur dari garis keturunan.
• Di Jawa masa kerajaan terdapat pelapisan dari atas ke bawah yakni:
• 1) Raja (Sultan).
• 2) Kaum Bangsawan (Sentono Dalem).
• 3) Priyayi (Abadi Dalem tingkat tinggi).
• 4) Kawulo (wong cilik).
• Di Tanah Karo kedudukan pendiri desa (Marge Taneh) jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa (ginemgem) dan budak (derip).
• Di Timor ada kedudukan USIF (bangsawan) dan TOG (orang-orang biasa).
• Di Inggris ada golongan NOBILITY (Bangsawan) dan dibawahnya COMMONER (rakyat biasa).
• Pada Zaman Hindu warga masyarakat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu:
• 1) Kasta Brahmana (ahli agama, pendeta).
• 2) Kasta Ksatria (golongan masyarakat bangsawan).
• 3) Kasta Waisya (golongan masyarakat biasa, pedagang, petani).
• 4) Kasta Sudra (golongan masyarakat pekerja kasar).
• Pada sistem kasta yang disebut TRI WANGSA adalah Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Sedang lapisan terakhir disebut “jaba”.
• Ida (nama untuk Brahmana), Tjokorda, Dewa, Ngahan (nama untuk Ksatria), Bagus, I Gusti, dan Gusti (nama untuk Waisya), Pande, Kbon, Pasek (nama untuk orang Sudra).
• Gelar-gelar tersebut di atas diwariskan secara patrilineal.
Konsekuensi perbedaan kedudukan dan peran sosial dalam tindakan dan interakasi sosial :
• a. Orang yang menduduki pelpisan sosial yang berbeda akan memiliki kekuasaan, privelese dan prestise yang berbeda pula. (Baik privelese ekonomi maupun privelese budaya).
• b. Kemungkinan timbulnya proses sosial yang disosiatif berupa persaingan, kontravensi, maupun konflik.
• c. Penyimpangan perilaku karena kegagalan atau ketidakmampuan mencapai posisi tertentu. Kegagalan itu dapat berupa alkoholisme, kejahatan, drug abuse, prostitusi, korupsi, kenakalan reamaja dan sebagainya.
• d. Konsentrasi elite status, yakni pemusatan kedudukan-kedudukan yang penting kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu. Akibat logisnya adalah dimungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Anilisis Gordon Alport (1958) tentang parasangka atau kecemburuan sosial akibat adanya pelapisan sosial yang dikenal dengan beberapa pendekatan antara lain:
• a. Pendekatan historis.
• b. Pendekatan kepribadian (psikologis).
• c. Pendekatan fenomenologis.
• d. Pendekatan naïve.
• e. Pendekatan sosiokultural dan situasional.
Pendekatan historis didasarkan atas teori pertentangan kelas, yaitu konflik antara kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Pertentangan kelas itu diwarnai oleh kondisi saling menyalahkan, timbulnya prasangka dan kecemburuan sosial. Contohnya prasangka orang kulit putih terhadap ras negro, yang secara historis dipengaruhi oleh budaya “Tuan” dan “Budak”.
Pendekatan kepribadian (psikologis) menyatakan bahwa prasangka dan kecemburuan sosial sosial diakibatkan oleh keadaan frustasi yang mendorong tindakan agresif. Menurut teori ini tindakan agresi, prasangka, dan frustasi lebih ditentukan oleh tipe kepribadian seseorang akibat proses sosialisasi yang keliru terhadap lingkungan masyarakatnya.
Pendekatan fenomenologis menyatakan bahwa prasangka dan kecemburuan sosial dipengaruhi oleh bagaimana individu memandang masyarakat dan lingkungannya, sehingga persepsilah yang menyebabkan prasangka dan kecemburuan sosial. Menurut teori ini terjadinya pelapisan sosial, perbedaan kemampuan, dan tindakan individu merupakan gejala-gejala yang bersifat fenomenal atau bersifat umum.
Pendekatan naïve lebih menyoroti objek prasangka atau objek tindakan individu, dan bukan menyoroti pelakunya/ individunya. Bahwa yang menimbulkan prasangka adalah individu itu sendiri yang berprasangka atas perilaku tertentu. Contoh pada masa lalu Pegawai Negri Sipil selalu disangka akan hanya mendukung partai tertentu padahal belum tentu benar.
Pendekatan sosiokultural dan situasional adalah pendekatan yang menyoroti tentang kondisi dan situasi saat ini sebagai penyebab timbulnya perilaku, sikap, prasangka, dan kecemburuan tertentu.

Faktor-faktornya bisa bervariasi, antara lain:
• a. Mobilitas sosial, yang menyebabkan penurunan status sosial sekelompok orang, kadang-kadang melahirkan prasangka dan menyalahkan situasi masyarakat.
• b. Konflik antar kelompok. Disebabkan oleh timbulnya prasangka dan perilaku non integratif dari anggota-anggotanya.
• c. Stigma perkotaan, bahwa timbulnya prasangka dan ketidakpastian di kota disebabkan oleh noda yang dilakukan sekelompok tertentu


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 176 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: